Padahal, Pasal 282 Undang-undang Nomor seven Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Kendati begitu, Prabowo pun seolah masih https://ceilinglights00987.therainblog.com/23614367/the-smart-trick-of-prabowo-sang-perekat-that-no-one-is-discussing